Kabarbhayangkara.com/ BANDUNG- Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat verifikasi dan pendataan agar tepat sasaran. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat rencananya akan memberikan dana kompensasi berupa bantuan sebesar Rp500 ribu per kepala keluarga berdasarkan kriteria tertentu. Hal itu dilakukan dalam upaya percepatan penanganan Covid 19 yang saat ini mewabah di Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H Ali Hasan mengatakan, pendataan penerima bantuan harus dilakukan dengan tepat sasaran mengingat banyaknya penduduk Jawa Barat.
“Bappeda harus mendata secara spesifik, ada indikator yang memang benar-benar layak diberi bantuan,” ujar Ali di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (6/4/2020). Dia melanjutkan, pendataan tersebut harus diverifikasi dengan mengedepankan kehati-hatian agar tidak terjadi pendataan yang ganda. Karena itu, agar tidak terjadi kekeliruan pendataan, tidak mengintervensi kabupaten kota untuk mempercepat pendataan. “Jangan di buru-buru, nanti kalau ada yang double bagaimana,” tanya Ali.
Demikian pula yang diungkapkan Daddy Rohanady, Anggota Komisi IV DPRD Jabar.
Menurut Daddy, upaya percepatan penanganan Covid 19 tersebut melibatkan dibanyak sektor dalam tatanan pemerintahan daerah. Tidak terkecuali realokasi anggaran yang wacananya akan ada pemotongan gaji para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah daerah. “Intinya, dalam upaya penanganan Covid 19 ini berapa anggaran yang dibutuhkan. Penggeseran anggaran yang mencapai Rp18 T ini dari mananya harus jelas,” tanya Daddy.
Dia menambahkan, soal penganggaran ini harus disosialisasikan dengan baik dan terperinci. Sehingga informasi tentang rencana pemerintah tersampaikan dengan baik ke kabupaten kota. “Harus terkoordinasikan dengan baik antara provinsi dengan kbupaten kota terkait penanganan Covid 19 ini,”katanya.
Comment