Kabarbhayangkara.com/ DPRD Provinsi Jawa Barat soroti beberapa program prioritas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019. Masalah pendidikan masih banyak yang harus dibenahi terutama sektor kebijakan SMK negeri dan swasta terlebih saat menghadapi pendemi Covid 19. Selain itu, berkaitan dengan bidang kesehatan yakni pelayanan kesehatan. Lalu dalam pemaparan bukan hanya mengeluhkan masalah anggaran tetapi lebnih konkrit kebutuhan untuk pelayanan dibidang kesehatan agar lebih optimal.
Wakil Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidqon Djampi menyebutkan, yang menjadi catatan bagi penyusun adalah bahwa legislatif dan ekeskutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga pelaporannya pun harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta objektivitas harus selalu diterapkan.
“ASN dan dewan harus bersinergi untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat Jawa Barat, jangan sampai diibaratkan jeruk makan jeruk,” ujar Sidqon di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Daerah Jawa Barat, Jalan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (6/5/2020).
Di sisi lain, lanjut Sidqon yakni soal indeks pembangunan pemuda yang akan menjadi catatan pada 2020 pelaksanannya nanti. Kemudian bidang Pendidikan sempat mencuat SPP gratis SMA Negeri dan SMK Negeri. “Pada 2020 diperhitungkan agar tidak ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta,” ucapnya.
Hal lain diungkapkan Wakil Ketua Pansus lainnya, Yod Mintaraga. Menurut Yod, bidang kesehatan yang tidak nkalah penting tindak lanjut dari keberadaan Puskesmas 24 Jam yang hingga kini belum pasti perkembangannya. Padahal, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang layak. Di bidang pendidikan, infrastuktur penunjang pendidikan nyaris tidak ada realisasinya. Seperti pembangunan ruang kelas baru yang ditargetkan hingga 6000 kelas pertahunnya. Dan untuk pembangunan kobong menargetkan 3000 pertahunnya.
Comment