Kabarbjayangkara.com / BANDUNG- Wakil Ketua DPRD Jabar H. Abdul Hadi menerima audensi, dari perwakilan pengemudi ojek online (ojol) yang berunjuk rasa bertempat diruang komisi V DPRD Jawa Barat Jalan Diponegoro No. 27 Kota Bandung, Rabu, 21/9/2022.
Mereka mengajukan empat tuntutan dalam aksi tersebut, salah satunya terkait aturan kenaikan tarif ojek online (ojol). Mereka telah menyerahkan laporan pengaduan pelanggaran tarif ojol.
” Menurut keterangan yang dikatakan perwakilan Ojol, aturan kenaikan tarif baru ojol karena sudah dua kali diundur tanpa kejelasan kapan dan tarifnya seperti apa,” Katanya
Dalam audensi tersebut Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Hadi mengatakan dan merasakan sampai menyayat hati apa yang dikeluhan pengunjuk rasa. Ucapnya
“Pihaknya banyak mendengar keluhan warga atas kenaikan harga BBM yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, pada audensi dari perwakilan pengunjuk rasa dari aspirasi terkait terkait adanya kenaikan harga BBM.
Menururut Abdul Hadi kewenangan DPRD hanya untuk lokal Jawa Barat sementara kemitraan dengan operator tersebut ada di level nasional, akan tetapi hal- hal yang diperlukan dalam perbaikan format kemitraan tersebut akan kami tampung dan akan disampaikan ke DPR-RI.”Ujarnya.
“Hadi minta diantaranya harus ada dewan pengawas, serta mendesak kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengawal dalam pengelolaan uang rakyat senilai 50 milyard untuk penangan dampak penanganan BBM sangat kecil, katanya
BACA JUGA : Ineu Purwadewi Sundari Dorong Perempuan Jabar Menjadi Pemimpin dan Pengusaha Sukses
“Abdul Hadi menyinggung kewenangan Gubernur Jabar , Kita harus malu dengan Jawa Timur untuk penanganan dampak BBM senilai 257 Milyard. Jelasnya
Abdul Hadi menambahkan akan kami suarakan dengan teman teman di dewan akan mendesak agar angka itu ditambah seperti halnya Jawa Timur yang sudah jelas ini dampaknya nyata.” tutupnya (Def)*
