Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Hadiri Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri Tahap II Untuk Wilayah Jabar

Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, serta Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin Harjanto, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad, dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.

Program pendidikan vokasi industri merupakan upaya membangun link and match industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Jawa Barat. Pada peluncuran Tahap II di Jawa Barat ini dilakukan penandatanganan 631 perjanjian kerjasama antara 128 perusahaan industri dengan 415 SMK. Selain itu, ada pula pemberian hibah mesin dan peralatan untuk mendukung praktik di SMK dari 28 perusahaan kepada 208 SMK.

Dalam sambutannya, Wagub Uu berharap program vokasi industri ini bisa menjadi solusi masalah pengangguran dan lulusan SMK di Jawa Barat. Terlebih pendidikan vokasi yang diberikan hasil kerjasama antara SMK dengan perusahaan langsung.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi salah satu solusi penyerapan tenaga kerja dan pemberian keahlian kepada anak didik khususnya anak-anak SMK yang ada di Jawa Barat,” harap Uu.

Uu mengungkapkan, bahwa salah satu permasalahan SMK yang ada di Jawa Barat adalah tidak sejalannya antara kurikulum sekolah dengan industri saat ini. Untuk itu, Pemda Provinsi Jabar berencana akan merombak kurikulum SMK yang tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Terlebih SMK menjadi salah satu penyumbang pengangguran terbesar di Jawa Barat.

Perombakan kurikulum SMK ini, bertujuan agar lulusannya bisa terserap kalangan industri atau perusahaan. Nantinya, kurikulum SMK di Jawa Barat akan dijadikan kemitraan dengan beberapa perusahaan penyedia lapangan pekerjaan.

“Salah satu permasalalah SMK yang ada di Jawa Barat, yaitu tidak sesuainya antara kurikulum SMK dengan (kebutuhan kompetensi) industri,” ujar Uu.

Sejak diluncurkan pada 2017, program pendidikan vokasi ini telah memitrakan sebanyak 2.604 SMK dengan 885 perusahaan. Capaian tersebut melampaui target Kementerian Perindustrian sebanyak 2.600 SMK dengan 750 perusahaan.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, peluncuran program Pendidikan Vokasi Industri ini merupakan tahapan ke X rangkaian program link and match antara SMK dengan industri di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi prioritas bagi pemerintah melalui Kemenperin. Untuk itu, pemerintah juga mendorong pendidikan tinggi seperti politeknik untuk melakukan program Pendidikan Vokasi Industri.

“Pendidikan vokasi ini merupakan prioritas bagi pemerintah, karena selain SMK kami juga mendorong politeknik,” ucap Airlangga dalam sambutannya.

Pada kesempatan ini, Menteri Airlangga juga membuka diklat 3 in 1 untuk 260 orang, terdiri dari 75 orang akan mengikuti diklat animasi dan 85 orang diklat alas kaki, serta 25 orang akan mengikuti diklat garmen. Mereka akan ditempatkan di beberapa perusahaan di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Solo, Banten, dan Bandung.

Selain itu, pada 31 Januari 2019 lalu, Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Sosial telah membuka diklat sistem 3 in 1 bagi 368 penyandang disabilitas di bidang industri garmen dan alas kaki yang ditempatkan di 11 perusahaan. Pada peluncuran program Pendidikan Vokasi Industri Tahap II Jabar ini, Menteri Airlangga sekaligus membuka diklat 3 in 1 untuk 60 penyandang disabilitas yang akan ditempatkan di perusahaan garmen dan alas kaki, sehingga total penyandang disabilitas yang telah dilatih, tersertifikat, dan ditempatkan bekerja di perusahaan mencapai 523 orang.

Lebih lanjut, Menteri Airlangga juga menuturkan, bahwa Kementerian Perindustrian menargetkan penyediaan 1 juta tenaga kerja tersertifikat sampai dengan 2019. Sertifikasi dilakukan melalui 6 (enam) program utama, yaitu:

1. Pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system,

2. Pembangunan politeknik di kawasan industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI),

3. Pengembangan program link and match antara SMK dengan industri, yang hingga kini total perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani sebanyak 4.971 perjanjian,

4. Diklat dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), dimana pada 2017 diklat telah dilakukan kepada 32.000 orang dan pada 2019 ditargetkan 72.000 orang,

5. Pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKN, LSP, dan Sertifikasi Kompetensi), serta

6. Pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.

“Kami mendorong inovasi dan pendidikan, sehingga ekonomi bisa meningkat dan (industri) manufaktur bisa meningkatkan daya saing,” katanya.