Kabar Bhayangkara/CIMAHI – Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Jawa Barat Iwa Karniwa secara resmi membuka kegiatan seminar nasional bertajuk “Inovasi Menuju Corporate University”, yang diprakarsai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, di kampus BPSDM Jabar Jl. Kolonel Matsuri Cipageran Cimahi, Kamis (13/12/18).
Seminar ini digelar dalam rangka pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), guna meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sesuai dengan tuntutan globalisasi dan debirokratisasi penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam menghadapi era keempat dari revolusi industri, atau yang lebih dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Sebanyak 200 ASN perwakilan dari berbagai instansi di seluruh Indonesia mengikuti seminar ini.
Dalam sambutannya, Sekda Iwa menilai perlu adanya perubahan besar-besaran dalam hal pengelolaan ASN, terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN. Dengan demikian, katanya, tidak mengherankan apabila pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), bahwa hak pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) untuk PNS dan 24 JP untuk P3K.
“Kebijakan tersebut tentu saja tidak akan tercapai secara maksimal apabila kegiatan pengembangan kompetensi masih menggunakan cara-cara lama, tetapi harus dilakukan lebih kekinian yang adaptif terhadap perubahan zaman,” ujar Iwa.
Terkait dengan penguatan kelembagaan, Iwa menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melihat best practice di beberapa instansi, dan perusahaan swasta tertarik untuk mengembangkan dan menjadikan BPSDM Jabar menjadicorporate university. Bagi Iwa, hal tersebut sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi Pemerintah Provinsi Jabar guna menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan tantangan globalisasi dewasa ini.
Iwa juga memaparkan, corporate university memiliki keunggulan dibanding dengan lembaga pelatihan biasa terutama dalam hal fleksibilitas kegiatan, metode dan bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dan kualitas serta kuantitas pegawai yang dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi Jabar yang menghendaki agar kegiatan pengembangan kompetensi tidak lagi business as usual.
“Saya melihat BPSDM Provinsi Jawa Barat sudah mulai melangkah ke arah sana. Dimulai dari perencanaan pengembangan kompetensi yang berdasarkan pada kesenjangan (gap) kompetensi individu PNS,” ungkap Iwa.
“Di tataran pelaksanaan, BPSDM Provinsi Jawa Barat sudah akan menerapkan e-learning mulai tahun 2019, serta dukungan sarana prasarana dan infrastruktur sudah sangat maksimal. Sehingga bukan suatu hal yang sulit apabila kami mendorong BPSDM Provinsi Jawa Barat menjadi corporate university.” katanya.(ds)*
Comment