Kabarbhayangkara/ Bandung- Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, serta dilanjutkan dengan audiensi yang diterima oleh Kepala Bagian Humas & Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Yedi Sunardi, yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Aspirasi & Hubungan Antar Lembaga, Heni Margawati, kegiatan audiensi berlangsung di Ruang Pansus, Gedung DPRD Jabar, Rabu 24 Juni 2020.
Pada kesempatan kali ini ANNAS menyampaikan beberapa point tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, yang berharap bisa diteruskan oleh DPRD kepada Pemerintah Pusat, beberapa point tuntutannya pertama menghentikan pembahasan dan sekaligus memastikan RUU HIP tidak akan menjadi Undang-undang. Kedua mengusut konseptor yang menginisiasi RUU HIP ini agar rakyat mendapat jaminan bahwa Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah anti komunisme. Ketiga memastikan partai politik yang ada di DPR RI benar-benar bersih dan bebas dari orang-orang yang berafiliasi dengan gerakan Neo PKI
Menanggapi aspirasi yang disampaikan ANNAS, Kepala Bagian Humas & Protokol, Yedi Sunardi, mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti dengan menyampaikan seluruh point aspirasi kali ini kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan akan menjadwalkan audiensi bersama para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.(Kiki).
Comment