Kabarbhayagkara.com/KABUPATEN BANYUWANGI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai Pemerintah Terbaik secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
Jawa Barat terpilih sebagai yang terbaik karena memiliki kinerja paling baik di antara pemerintah daerah yang lain. Berdasarkan penilaian Kemendagri terhadap Pemprov Jabar, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 Jabar skornya paling baik.
Selain Jabar, ada dua kota dan satu kabupaten yang menerima penghargaan serupa yakni Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kota Cimahi.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima penghargaan usai upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 Tingkat Nasional di Stadion Diponegoro, Kabupaten Banyumas, Jawa Timur, Kamis (25/4/19).
Dalam peringatan Hari Otda bertema Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diikuti sekitar 4.000 perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum merasa bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih Provinsi Jawa Barat dari waktu ke waktu karena banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
“Saya mengucapkan terimakasih atas kebersamaan, prestasi, dan dedikasi para ASN di Pemprov sehingga hari ini kita mendapatkan penghargaan dari Kemendagri, penghargaan ini juga untuk segenap masyarakat Jawa Barat,” ujar Wagub usai acara.
Selanjutnya Uu berharap penghargaan sebagai Pemerintah Terbaik ini menjadi motivasi bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar untuk memberikan kinerja terbaik dalam melayani masyarakat.
Uu memaknai peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah sebagai penguatan dan upaya memaksimalkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Konsep otonomi daerah, kata Wagub, terbukti tekah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Yang dulunya sentralistik, sekarang didelegasikan kewenangan ini kepada pemerintahan di daerah sesuai tingkatannya masing- masing,” jelasnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo yang menjadi inspektur upacara menuturkan, tema peringatan Hari Otda ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan daerah.
“Perjalanan otonomi daerah pasca-reformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan yang telah dicapai. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana daerah masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya,” ungkap Mendagri.
Menurut Tjahjo Kumolo, muara otonomi daerah adalah kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder lain. Dengan otda, Tjanjo berharap setiap daerah dapat meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta keanekaragaman potensi daerah.
“Setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,” kata Tjahjo.
Ketiga hal prinsipil itu, lanjut dia, yakni budaya demokrasi, kebebasan berkumpul dan berpendapat, serta birokrasi yang tidak berbelit.
“Dalam otonomi daerah kita tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata mata sebagai ‘konsumen’ pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai ‘citizen’ termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” jelas Tjahjo.
Comment