Kabarbhayangkara.com/KAB CIREBON – Pemprov Jawa Barat menandatangani kesepakatan dengan Pemprov Jawa Tengah untuk membangun wilayah perbatasan di kedua provinsi besar di Jawa tersebut. Kerja sama akan berlangsung tiga tahun dimulai tahun 2020.
Kesepakatan dituangkan dalam dua naskah perjanjian yang ditandatangani bersama oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Wakil Gubernur Jateng Taz Yasin Maimoen dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Hotel Aston Kedawaung, Kabupaten Cirebon, Jumat (29/3/19).
Para wakil gubernur membubuhkan dua tandatangan di atas naskah kesepakatan dan naskah rencana program kerja sama pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Jabar dan Jateng tahun 2020-2023.
Wagub Uu berpendapat kolaborasi antar-pemda harus dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi atau gini rasio di daerah perbatasan dua provinsi ini, seperti Cirebon, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cilacap, dan Brebes.
“Kenapa daerah perbatasan perlu ada kolaborasi antar-pemerintahan karena daerah perbatasan ini kebanyakan ada yang kurang berkembang dalam bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur dan pengangguran,” ujar Uu.
Uu menyebutkan daerah Lakbok, Purwodadi, dan daerah pinggiran lainnya relatif masih tertinggal dari daerah di tengah yang dilewati jalan nasional. “Kalau yang dilewati jalan nasional kebih maju, tapi kalau pinggiran seperti Lakbok dan Purwodadi masih tertinggal,” kata Uu.
Melalui kerja sama ini, Uu berharap kedua pemprov dapat lebih fokus meningkatkan akses jalan, jembatan, serta sarana pendidikan dan kesehatan. Menurut Uu, sebenarnya daerah perbatasan memiliki banyak potensi untuk dikembangkan seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan. Tetapi posisinya saling bergantung.
“Jabar dan Jateng saling membutuhkan. MoU ini tujuannya untuk pemerataan daerah agar tidak terjadi ketimpangan dengan cara memberikan perhatian penuh daerah-daerah perbatasan dan memenuhi keinginan masyarakat,” terang Uu.
Di tempat yang sama, Wagub Jateng Taz Yasin Maimoen menyambut baik kerja sama tiga tahun ini. Menurutnya, satu daerah tidak dapat berjalan sendiri karena ditopang oleh wilayah di sekitarnya. “Misalnya Cirebon memiliki potensi yang besar tapi tidak bisa berdiri sendiri karena harus ditopang daerah sekitarnya seperti Brebes,” ujar Taz Yasin.
Menurutnya, Jabar dan Jateng memiliki isu pembangunan yang sama di daerah perbatasan yakni kesetaraan layanan dasar, kerusakan lingkungan, masalah sosial, infrastruktur publik, pengendalian sumber daya alam, pengembangan potensi pariwisata, pemantapan batas daerah, serta pengurangan potensi bencana.
“Ini menjadi pertimbangan dalam kesepakatan kerja sama ini,” katanya.
Harapannya, permasalahan di perbatasan menjadi komitmen bersama Pemprov Jabar dan Jateng yang harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait di masing-masing pihak dari sekarang. (*)
Comment