by

Bapemperda DPRD Jabar Adakan Studi Komparasi ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI

Kabarbhayangkara.com / DKI Jakarta – Dalam rangka prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Penyelenggaraan Pariwisata, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan studi komparasi ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Jumat,(9/9-2022).

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat H. Achdar Sudrajat menjelaskan, kunjungan studi komparasi tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil studi komparasi ini kemudian akan dituangkan untuk memperkaya dan memperkuat Ranperda Penyelenggaraan Pariwisata.

“Achdar menilai pengelolaan pariwisatanya sangat baik, dan nantinya informasi serta bahan yang kita dapat bisa lebih memperkuat dan memperkaya pembahasan Ranperda yang akan di prakarsai oleh DPRD Jabar yaitu tentang Pengelolaan Pariwisata .” ujarnya

“Achdar menambahkan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan kunjungan ini Ranperda Pengelolaan Pariwisata bisa lebih menigkatkan sektor pariwisata di Jawa Barat.

“Sektor pariwisata ini merupakan salah satu sektor utama untuk menigkatkan PAD, kita harapkan nantinya Ranperda Pengelolaan Pariwisata ini bisa membantu untuk meningkatkan sektor pariwisata di Jawa Barat ” ucapnya.

BACA JUGA ; Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe Dilantik Menjadi pengurus (IPSI) Jabar

Sementara itu Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol Budi Ariyanto mengapresiasi, kunjungan Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melihat langsung pengelolaan pariwisata di bawah penanganan BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Budi Ariyanto berharap ini dapat diimplementasikan di Jawa Barat baik secara pengelolaan maupun eksistensi kontribusinya kepada pemerintah provinsi.

Bisa membawa informasi positif untuk Ranperda yang akan dibuat seperti misalnya bagaimana pengelolaan maupun eksistensi dari BUMD yang bisa memberikan kontribusinya kepada pemerintah Provinsi dalam peningkatan sektor pariwisata ” Tutupnya.