Kabarbhayangkara.com /BANDUNG- Anggota DPRD Jawa Barat menerima Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang berorasi menuntut dan penolakan kenaikan harga BBM, kenaikan PPN 11% bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro Kota Bandung Selasa (5/4-2022).
Dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat membacakan aspirasi yang dibawakan KAMMI Bandung mengenai Indonesia darurat kebijakan, di Depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Aksi tersebut menuntut penolakan kenaikan harga BBM, kenaikan PPN 11%, menstabilkan bahan pangan, dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden juga penundaan Pemilu.
Aksi ini dimulai dengan long march dari Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) hingga ke Gedung DPRD Jabar. Tujuan dari aksi ini agar masyarakat tahu mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan kondisi ekonomi rakyat. Meskipun tengah menjalani ibadah puasa, peserta aksi tetap semangat menyuarakan aspirasinya atas kedaruratan yang terjadi.
Koordinator massa aksi, Lukman menyebutkan aksi di Depan Gedung DPRD Jabar ini untuk mendesak agar aspirasi bisa tersampaikan langsung ke DPR RI atau pemerintah yang bersangkutan untuk tegas menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena hal ini akan menyebabkan maraknya korupsi dan pelanggaran konstitusi.
Ia melanjutkan, dalam aksi ini pula menuntut antisipasi pemerintah terkait kenaikan harga BBM. “Pemerintah wajib mengantisipasi, kenaikan pertamax merupakan sebuah bukti bahwasanya negara tidak dapat mengantisipasi isu ini. Juga kalau beralasan tingginya BBM itu dari negara luar atau Eropa. Mereka pendapatan per-kapita nya lebih besar. Seharusnya kalaupun BBM harus naik pendapatan rakyat juga harus naik,” jelasnya
Ketua KAMMI Bandung, Izus Salam juga menyampaikan aksi yang dilakukan tidak hanya orasi, namun juga dengan menggelar teatrikal. “Teatrikal ini untuk menyederhanakan kondisi hari ini yang memang sudah sulit. Mungkin kawan-kawan buta hal-hal yang lebih kreatif, seperti seni. Ini merupakan bentuk orasi kita, aksi kita bukan hanya tentang orasi. Penyampaian narasi, namun juga menyampaikan aksi dalam bentuk yang lebih kreatif dengan teatrikal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan untuk meminta bukti yang riil atas tuntutan yang sudah disampaikan. “Ada fakta integritas yang kita bawa untuk ditandatangani oleh provinsi Jawa Barat dan alhasil tadi sudah ditandatangani, sudah gol dan sudah selesai dengan tanda tangan dari pernyataan sikap juga kepada koalisi untuk pengajuan ke RI,” jelasnya.
Sebagai yang memotori aksi ini, Izus akan terus memantau pergerakan dari pemerintah supaya adanya tindak lanjut dari isu-isu tersebut. Meskipun pandemi telah usai berganti menjadi endemik, menurutnya kondisi masyarakat secara ekonomi belum sepenuhnya pulih. Harapan besar pemerintah bisa merealisasikan poin-poin tersebut dan menstabilkan ekonomi rakyat. Dan lupa pula penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Kami sangat menolak perpanjangan periode dan penundaan pemilu. Apapun bentuknya ini saya kira melanggar konstitusi, mencederai konstitusi, mengkhianati konstitusi. Intinya kami menolak, hal ini mendapat banyak imbas itu tadi salah satunya yaitu regenerasi kepemimpinan, juga bisa jadi membuka praktik-praktik korupsi yang lain,” pungkasnya.
