Bandung – Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat berencana menggugat keputusan Gubernur Jawa Barat terkait penambahan rombongan belajar (Rombel) sekolah negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “FKSS JABAR sudah menyiapkan tim hukum jika harus berlanjut ke PTUN,” ujar Ketua FKSS Jabar, Ade D Hendriana, saat dihubungi pada Selasa (8/7/2025).
Ade menyatakan, pihaknya sepakat dengan keputusan gubernur yang bertujuan untuk mencegah anak putus sekolah, sesuai dengan tujuan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).
Namun, ia menekankan perlunya perbaikan kebijakan mengenai penambahan Rombel dari 35 menjadi maksimal 50 orang per kelas.
Menurutnya, hal ini bertentangan dengan peraturan gubernur tentang SPMB 2025 yang telah disusun bersama. “Kepgub PAPS (Program Pencegahan Anak Putus Sekolah) yang tidak melibatkan sekolah swasta telah mengakibatkan keterisian sekolah SMA swasta di Jabar hanya terisi 30 persen dari target kuota yang direncanakan,” kata Ade.
Disdik Jabar Diminta Adil Ia menambahkan, daripada memaksakan penambahan siswa di sekolah negeri, lebih baik siswa tersebut dialokasikan ke sekolah swasta.
Ia juga menekankan bahwa siswa yang menempuh pendidikan di sekolah negeri perlu dibiayai oleh pemerintah. “Mengapa tidak biaya tersebut diberikan kepada sekolah swasta sebagai subsidi? Teknisnya bisa dilakukan melalui MoU dengan sekolah swasta yang siap bekerja sama dengan pemerintah,” ucapnya.
Ade juga mengungkapkan, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menjelaskan latar belakang keluarnya Kepgub PAPS, yang menyatakan bahwa ada 25 persen siswa yang berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan faktor lainnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menaikkan jumlah rombol di SMA dan SMK negeri maksimal 50 orang per kelas. Keputusan tersebut diambil seiring dengan tingginya angka putus sekolah di Jabar.
“FKSS juga mempertanyakan apakah ada izin dari Kemendikdasmen terkait penambahan Rombel dan juga mempertanyakan mengapa Kepgub bukan Pergub karena isinya bersifat teknis. Oleh sebab itu, kami meminta Disdik untuk bersikap adil,” pungkas Ade.
Comment